Kebijakan Internasional

A.    Pengertian Kebijakan Internasional

Kebijakan internasional atau disebut juga kebijakan luar negeri adalah serangkaian sasaran yang menjelaskan bagaimana suatu Negeri berinteraksi dengan Negara lain dibidang-bidang ekonomi, polotik, sosial, dan militer. Kebijakan internasional dirancang untuk membantu melindungi kepentingan nasional, keamanan nasional, tujuan ideologis, dan kemakmuran ekonomi suatu Negara. Hal ini dapat terjadi sebagai hasil kerja sama secara damai dengan bangsa lain, atau melalui eksploitasi.

Adapun tugas menciptakan kebijakan nasional adalah wewenang kepala pemerintahan dan menteri luar negeri (jabatan yang setara). Dibeberapa Negara, lembaga legislatif juga memiliki hak pengawasan yang cukup. Terkecuali, Negara misalnya, perancis dan Finlandia, dimana kepala Negara adalah yang bertanggung jawab atas kebijakan internasional, sementara kepala pemerintahan bertanggung jawab terutama pada hal yang berkaitan dengan kebijakan internal.

Kebijakan internasional sangat berpengaruh pada suatu Negara suatu contoh adalah Negara republik Indonesia. Kebijakan tersebut dikenal sebagai kebijakan yang sifatnya bebas aktif.  Kebijakan bebas, Karena Indonesia tidak memihak adidaya dunia. Kebijakan aktif untuk memperluas bahwa Indonesia tidak menjalankan sikap yang pasif atau reaksi terhadap isu-isu internasiona akan tetapi dengan mencari partisipasi aktif dalam untuk penyelesaiannya.

Hakikatnya, ini adalah kebijakan yang didesain untuk melayani kebijakan Negara sementara secara bersamaan memungkinkan Indonesia bekerja sama dengan Negara-negara lain menghapuskan kolonialisme dan imperialism dalam segala macam bentuk dan manifestasinya sehingga menciptakan perdamaian dunia dan keadilan sosial.

Sumber politik luar negeri dapat dibagi menjadi dua hal. Pertama, sumber yang sifatnya sistematik, yakni keadaan masyarakat, bangsa pemerintahan, sifat-sifat, dan tingkah laki para pengambil kebijakan. Kedua, menurut konsep waktu, ada yang s ifatnya tetap dan ada sifatnya yang berubah-ubah.

Jadi, kedua sumber penentuan kebijakan politik luar negeri akan selalu ditemui oleh setiap Negara dan akan selalu diantisipasi untuk menyesuaikannya. Penentuan kebijakan, luar negeri memiliki kaitan yang erat dengan faktor intern dan faktor ekstern dan Negara yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri, polotik luar negeri Indonesia merupakan bagian dan politik nasional yang merupakan penjabaran dari cita-cita nasional dan tujuan nasional.

B.     Fungsi dan Skema Kebijakan Internasional

Menurut herman ada terdapat empat bentuk perubahan,pertama adalah adjustment changes yaitu perubahan yang muncul dalam level usaha. Kedua, program changes yaitu perubahan teknis atau instrumen dalam perumusan kebijakan tersebut. Ketiga adalah goal changes yaitu perubahan tujuan, dan terakhir bentuk yang  ekstrim yaitu, secara otomatis menuntut pembentukan ulang bagi kebijakan yang ada.

K.J Holsti memberikan tiga criteria untuk mengklasifikasikan tujuan politik luar negeri, yaitu:

a.       Nilai (values) yang menjadi tujuan para pembuat keputusan

b.      Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan

c.       Tipe tuntutan yang diajukan suatu Negara kepada Negara lain.

Adapun konsep hubungan suatu Negara dengan situasi diluar negaranya, yaitu:

1)      Kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan orientasi (a cluster of orientation). Politik luar negeri dijadikan landasan dasar bagi kelangsungan hidup suatu Negara. Yang mencangkup sikap, persepsi, nilai yang dijabarkan dari pengalamn sejarah atau keadaan stategis Negara. Contoh: UUD 1945 dan pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia.

2)      Politik luar negeri sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak. Dalam hal ini, kebijakan luar negeri berupa rencana dan komitmen konkrit yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan untuk menjaga stabilitas lingkungan eksternal.

3)      Kebijakan luar negeri dipandangsebagai bentuk perilaku atau aksi. Pada tingkat ini, kebijakan luar negeri lebih bersifat empiris yang disertai dengan langkah-langkah konkrit para pembuat keputusan.

Salah satu model yang yang terkandung dalam daftar kerangka teoritis Lylod Jensen (1982) ialah model pengambilan keputusan. Adapun yang menjalankan tugas dalam pengambilan keputusan itu adalah:

a.       Individu (idiosyncratic sources)

Individu merupakan unsure psikologi seseorang yang dipengaruhi oleh image, persepsi, dan karakteristik pribadi pembuat keputusan.

b.      Kelompok (group)

Sumber keputusan luar negeri berasal dari kelompok imdividu-imdividu, yang erta kaitanya dengan masyarakat.

c.       Birokrasi

Berhubungan erat dengan struktur, proses, dan efek pemerintahan terhadap politik luar negeri.

d.      Sistem nasional

Konsep ini mencangkup berbagai atribut nasional yang memengaruhi luar negeri.

e.       Sistem global (systemic approach)

Sistem ini disebut juga sistem internasional karena mengelompokan faktor eksternal Negara-negara yang keputusan luar negerinya terstruktur dalam suatu sistem global.

C.     Konsep dasar kebijakan nasional dewasa ini

Kebijakan luar negeri setiap Negara adalah sebuah refleksi aspirasi Negara yang bersangkutan dalam berhadapan (vis-à-vis) dengan Negara lain diseluruh dunia. Berdasarkan dasar pikiran ini, sasaran utama kebijakan politik internasional adalah:

1.      Mendukung pembangunan nasional dengan prioritas pada pembangunan ekonomi, sebagai tahapan dalam rencana pembangunan.

2.      Memilihara stabilitas internal dan regional mengkondisikan pembangunan nasional/.

3.      Menjaga integiritas wilayah dan menjamin harapan bangsa terhadap tempat tinggal.

Kebijakan internasional harus bertujuan memperkuat hubungan persahabatan internasional dan regional serta kerjasama lewat ebrbagai macam jalur regional dan multitaleral yang berhubungan dengan kepentingan dan potensi suatu Negara. Setiap perkembangan dan perubahan internasional harus diawasi secara seksama sehingga langkah-langkah yang tepat dapat diambil secara cepat untuk melindungi stabilitas dan pembangunan suatu Negara dari berbagai dampak negative yang terjadi.

Di dalam kebijakan internasional, terdapat kebijakan-kebijakan yang melekat. Kebijakan tersebut yaitu:

a.       Kebijakan ekonomi internasional

Kebijakan ekonomi internasional adalah suatau tindakan atau kebijakan ekonomi pemerintah secara langsung mempengaruhi perdagangan dan pembayaran internasional.

Macam-macam kebijakan ekonomi internasional sebagai berikut:

1.      Kebijakan bantuan luar negeri

2.      Kebijakan perdagangan internasional

3.      Kebijakan pembayaran internasional.

Tujuan kebijakan ekonomi internasional

1.      Pembangunan ekonomi

2.      Proteksi

3.      Antarki

4.      Kesejahteraan

5.      Keseimbangan neraca pembayaran

b.      Kebijakan industrialisasi

Kebijakan industrialisasi pertumbuhan ekonomi yang berlangsung secara berkesinambungan menghasilkan transformasi structural dalam perekonomian dan menghasilkan berbagai industri dalam suatu Negara.

Ada dua karekteristik transformasi ekonomi yang merupakan model dasar percepatan industrialisasi yang dikembangkan dalam jangka panjang, yaitu:

1.      Sector pertanian harus terus mengalami dinamika internal (produktivitas yang terus meningkat ) dan menjadi basis bagi sector industry yang dikembangkan.

2.      Sector industry yang dikembangkan menjadi salaing keterkaitan denagn sector pertanian, yang jika di dinamisasikan akan menjadi kunci hebat bagi pertumbuhan sector manufactor.

Secara umum, politik internasional merupakan kumpulan kebijakan suatu Negara untuk mengatur hubungan luar negerinya. Sumber politik luar negeri dapat dikiasfikasikan kedalam dua hal. Pertama, sumbernya yang sifatnya sistematik, yakni keadaan masyarakat, bangsa, pemerintah, sifat-sifat, dan tingkah laku para pengambil kebijakan. Kedua, menurut konsep waktu, ada yang sifatnya tetap dan ada yang sifatnya berubah-ubah.

Jadi, kedua sumber penentuan kebijakan politik internasional akan selalui ditemui oleh setiap Negara dan akan selalu diantisipasi untuk menyesuaikannya.